Foto: Ketua
Yayasan PRABED, Dr. Bongsu Saragih, SE., MM
JAKARTA (bisnismerdeka.com) - Pada
acara Soft Launching Yayasan Pranata Amar Bina Desa (PRABED), Ketua Yayasan Dr.
Bongsu Saragih, SE., MM, paparkan soal bidang layanan terkait Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Penelitian, di Resto Holong, Jatiranggon, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Kamis, 25 Juni 2020 lalu.
Dr. Bongsu Saragih, SE., MM yang juga
sebagai Pendiri Yayasan mengatakan, Yayasan
PRABED telah menetapkan bidang layanannya dalam kegiatan: Penyuluhan;
Pembinaan; Pendidikan dan Pelatihan SDM; Penelitian dan Pengembangan; Sosial
dan Kemanusiaan; dan Budaya Kerja. Sedangkan tiap bidang, masih terbagi dalam
beberapa sub layanan lainnya, seputar ruang lingkup bidang induknya.
Bongsu
Saragih yang juga sebagai dosen tetap Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) ini
menjelaskan, pendirian Yayasan PRABED hadir dalam rangka turut membantu
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),
“Yayasan
PRABED hadir dalam rangka mendukung peningkatan potensi SDM melalui penyuluhan,
pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, antara lain terhadap
perangkat desa, maupun swasta lainnya. Selain itu, membantu penelitian dan
pengembangan, yang akan dapat dijadikan sebagai model profil desa, wilayah,
maupun peringkat statistik sebagai sebuah tolok ukur unsur pemerintahan desa,”
ujar Bongsu ditengah gelar acara launching, Kamis (25/06/2020).
Bahkan
menurutnya, dalam beberapa waktu lalu sebelum merebaknya Covid-19, pihaknya
telah merintis kerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah.
“Kita
telah merintis kerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah, antara lain, Kemendagri,
Kemendikbud, Kemenkominfo, dan Kemennaker, yang berkaitan dengan bidang layanan
kami,” tandasnya.
Lebih
lanjut, Dosen yang dipercaya pimpinan UNKRIS untuk menangani beberapa kerjasama
BUMN dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini mengatakan, dalam
jangka panjang, Yayasan PRABED akan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi
di Indonesia.
“Ya,
dalam program jangka panjang kita nantinya, akan menjalin kerjasama dengan
beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Terutama dalam bidang penelitian dan
pengembangan,” bebernya.
Sementara
itu, dalam mendukung berbagai kegiatan PRABED, Bongsu mengatakan, telah
memiliki beberapa Instruktur Pelatihan yang sudah tersertifikasi Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Tentu,
dalam mendukung berjalannya kegiatan PRABED, kami telah menyiapkan beberapa
tenaga Instruktur yang telah memegang Sertifikasi Profesi dari BNSP. Selain
itu, beberapa tenaga peneliti dan pengembangan, kita juga sudah punya list,”
ungkapnya dengan yakin.
Sedangkan
secara organisasi, pihaknya akan menyiapkan tim pelaksana teknis, yang dapat merespons
kebutuhan bidang kerjasama instansi, maupun penanganan secara wilayah.
“Kami
juga akan segera menyiapkan tim-tim pelaksana teknis, sesuai dengan kebutuhan
bidang kerjasama dengan instansi terkait, maupun kebutuhan secara wilayah
pelaksanaannya. Tentu, secara struktur organisasipun nantinya akan kita
kembangkan, merespons kebutuhan yang ada,” pungkasnya.
Diketahui,
Yayasan PRABED didirikan pada bulan Maret lalu, dan tercatat secara resmi dalam
Akte Pendirian Yayasan dengan Akte No.11 tertanggal 03 Maret 2020, oleh Notaris
Poltak Pardomuan, SH. Sedangkan Yayasan ini menyatakan domisilinya di kelurahan
Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat
Keterangan yang ditandatangani oleh Camat Jatisampurna, Wahyudin, SH., MSi.
Bahkan
Yayasan PRABED telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM R.I dengan SK Nomor AHU-0004249.AH.01.04 Tahun 2020,
tertanggal 04 Maret 2020, yang ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum,
Cahyo RahadianMuzhar, SH., LLM, atas nama Menteri Hukum dan HAM.
 |
Para
pengurus dan anggota Yayasan PRABED
|
Hadir pada acara soft launching, para Pendiri Yayasan yakni: Dr. Bongsu Saragih, SE., MM, Ketua Yayasan; Demak Bonar Simanjuntak, SE, Sekretaris; Maydhin R.H Sitanggang, SE., MM, Bendahara; Dr. Ir. Djoko Setyo Widodo, MM., MSi, Ketua Pembina; Dr. Eddy Sanusi Silitonga, SE., MM, Anggota Pembina dan Djalan Sihombing sebagai Pengawas. Acara juga dihadiri beberapa relasi serta undangan lainnya, dengan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan dan social distancing.
Sementara
itu, mengutip pemberitan beberapa media sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Dr.
Tito Karnavian menyatakan pengelolaan dana desa perlu dibarengi dengan
pendampingan sekaligus pembinaan agar lebih optimal. Salah satu yang perlu
dilakukan untuk mengawal optimalisasi dana desa yakni lewat peningkatan
pengelolaan dana desa berbasis IT.
Hal
itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar di ruang kerjanya,
Gedung A Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
“Kami
menyimpulkan perlu dilakukan pembinaan dan pendamping dana desa terutama peningkatan pengelolaan dana desa
berbasis IT,” katanya, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Dia
melanjutkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
perlu melaporkan kepada Kemendagri, khususnya terkait desa yang tingkat serapan
anggarannya rendah.
“Nantinya
bagi desa yang serapannya rendah maka Kemendes akan melapor ke Kemendagri, agar
dilakukan pembinaan,” ujarnya.
Tito
menuturkan program Dana Desa memiliki peran besar dalam Program Prioritas
Nasional Presiden Jokowi. Sayangnya pemanfaatan program dana desa ini masih
kurang optimal.
“Kita
tahu, masih banyak permasalahan dana desa yang memerlukan sinergi antara
kementerian maupun lembaga, dan ini adalah salah satu bentuk kerjasama antar
Kemendagri dan Kemendes PDTT untuk optimalisasi dana desa,” kata Mendagri.
Dalam
pertemuan tersebut Mendagri didampingi Dirjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri, Dr. Nata Irawan, SH., M.Si. Sementara Mendes PDTT hadir bersama
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, Direktur Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid dan Direktur Jenderal
Pengembangan Kawasan Perdesaan, Harlina Sulistyorini. DANS
